 |
| Foto.Wakil Ketua DPRD Pamekasan.dok. |
Pamekasan, Cakrainvestigasi.Com,- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan dari Fraksi Partai Demokrat, Ismail, mengusulkan pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana di wilayah yang kerap terdampak kekeringan.
Usulan itu disampaikan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/10/2026). Menurutnya, Pamekasan membutuhkan penanganan bencana yang lebih terstruktur, mengingat kekeringan saat kemarau dan banjir saat hujan hampir terjadi setiap tahun.
"Pola bencana ini harusnya jadi dasar pemetaan wilayah secara menyeluruh. Penanganannya tidak bisa disamakan, harus disesuaikan dengan geografis dan ketersediaan sumber air di masing-masing kecamatan," Kata Ismail.
Ia menjelaskan, untuk wilayah yang tidak memiliki sumber air, pemerintah selama ini menyediakan tandon berkapasitas besar yang bisa diisi sewaktu-waktu. Model ini dinilai efektif dan perlu diperluas untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sulit dijangkau jaringan PDAM.
Sementara untuk wilayah yang memiliki mata air, ia mendorong dilakukan pengeboran dan penyaluran air langsung ke warga.
Tak hanya kekeringan, Ismail juga menyoroti banjir perkotaan. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas PUPR Pamekasan untuk melakukan normalisasi sungai.
"Normalisasi sudah dilakukan di beberapa titik, seperti di depan Masjid Agung As-Syuhada, Kaluang, dan Kali Semajid di Geding. Hasilnya, wilayah itu tidak banjir meski hujan deras tahun lalu," Ujarnya.
Ia berharap normalisasi dilanjutkan secara bertahap dari hulu ke hilir.
Terkait bantuan air bersih, Ismail menyebut penyaluran selama ini dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat. Bersama Fraksi Demokrat, ia telah menyalurkan bantuan ke Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, serta beberapa pondok pesantren.
Untuk penanganan darurat, BPBD Pamekasan disebut sudah bergerak sejak beberapa bulan lalu. Ia pun kerap meneruskan laporan warga yang masuk via WhatsApp langsung ke Kepala BPBD agar segera ditindaklanjuti.
Menurut Ismail, pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana menjadi kunci penanganan jangka panjang.
"Kasihan BPBD tidak punya pasukan dari bawah. Kalau ada Kecamatan Tangguh Bencana, setidaknya seluruh kecamatan bisa teratasi. Ada relawan di tingkat bawah yang bisa mempercepat komunikasi dan pemetaan wilayah yang butuh air," Tegasnya.
Dengan begitu, penanganan tidak hanya reaktif setelah viral di media sosial, tapi lebih terencana.
Ismail juga meminta agar program air untuk pertanian dibedakan dengan air minum masyarakat. Embung, irigasi, dan oplah untuk pertanian, sedangkan untuk kebutuhan warga melalui program SPAM dan jaringan perpipaan.
Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan status kawasan permukiman perdesaan di setiap desa, agar sasaran bantuan perpipaan dan sanitasi lebih tepat.
Ismail mencontohkan, wilayah Larangan, Slampar, Gugul, dan Bukek memiliki sumber mata air melimpah. Pengeboran kurang dari 50 meter sudah menghasilkan air besar, bahkan PDAM mengambil sumber dari Bukek Samiran.
Berbeda dengan Pademawu, Pegantenan, Proppo, Tlanakan, dan Tlasah yang sulit. "Pengeboran hingga 83 meter lebih masih asin atau payau, padahal sudah di-geolistrik," Ungkapnya.
Karena itu, ia meminta Pemkab memperkuat pemetaan komprehensif wilayah rawan kekeringan seperti Kadur, Larangan, dan Pademawu, serta mendorong masyarakat proaktif melapor melalui kepala desa.
"Harapannya koordinasi Pemkab, BPBD, perangkat desa dan masyarakat makin kuat, agar kekeringan dan banjir musiman bisa diminimalisir," Pungkasnya. (Gf)
Social Header
Berita