TA Bupati Boltim Diduga Tak Miliki Ijazah, Publik Desak Verifikasi Dokumen dan Transparansi Pemkab

Foto.ilustrasi.dok.

BOLTIM ,Cakrainvestigasi.com – Isu mengenai salah satu Tenaga Ahli (TA) Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang diduga tidak memiliki ijazah menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Dugaan tersebut memunculkan desakan agar Pemerintah Kabupaten Boltim segera melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen persyaratan pengangkatan tenaga ahli demi menjaga kredibilitas pemerintahan.

Apabila dugaan tersebut benar, maka persoalan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi administrasi. Pengangkatan tenaga ahli yang tidak memenuhi persyaratan dapat dievaluasi, bahkan keputusan pengangkatannya dapat dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, apabila dalam proses pengangkatan ternyata ditemukan adanya penggunaan dokumen yang diduga palsu atau keterangan yang tidak benar, maka persoalan tersebut dapat memasuki ranah pidana. Namun, hal itu harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dugaan penggunaan dokumen palsu dapat berkaitan dengan ketentuan pidana mengenai pemalsuan surat, apabila seluruh unsur tindak pidananya terbukti.

Sejumlah kalangan masyarakat meminta Bupati Boltim, Oskar Manoppo, untuk segera memerintahkan pemeriksaan administrasi secara menyeluruh terhadap dokumen tenaga ahli yang diangkat. Langkah ini dinilai penting agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Selain itu, masyarakat juga mendorong agar apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum, aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur. Sebaliknya, apabila hasil verifikasi menunjukkan seluruh persyaratan telah dipenuhi, pemerintah diharapkan menyampaikan hasilnya secara terbuka agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maupun pihak tenaga ahli yang dimaksud terkait kebenaran informasi tersebut. Oleh karena itu, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

( Tim ).