 |
| Foto.Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Sleman Bambang Huntoro.dok. |
SLEMAN,Cakrainvestigasi.com – Pemerintah Kabupaten Sleman memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan yang diprediksi berlangsung lebih panjang dan kering pada musim kemarau 2026. Selain menetapkan status siaga darurat, Pemkab Sleman menyiapkan armada tangki air bersih, anggaran tambahan, hingga strategi lintas sektor untuk mengantisipasi krisis air.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Sleman Bambang Huntoro dalam jumpa pers di Kantor Kesbangpol Sleman, Selasa (11/8/2026).
Bambang mengatakan, langkah antisipasi dilakukan menyusul prediksi BMKG DIY yang menunjukkan wilayah Kabupaten Sleman berpotensi mengalami curah hujan 0–20 milimeter per bulan atau kategori bawah normal.
Selain itu, BMKG memprediksi musim kemarau berlangsung mulai Juli hingga Dasarian I November 2026, dengan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus. Kondisi kemarau juga diprediksi lebih panjang dan kering akibat pengaruh El Nino yang berpeluang berlangsung hingga Desember 2026.
“BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis pada Dasarian I Agustus 2026,” ujar Bambang.
Sleman Tetapkan Status Siaga Darurat
Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Sleman telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan selama dua bulan, terhitung mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2026.
BPBD Sleman juga telah menyiapkan sarana pendukung distribusi air bersih berupa satu unit truk tangki. Masyarakat di wilayah rawan kekeringan diimbau menyiapkan tempat penampungan air agar distribusi bantuan dapat berjalan efektif.
Untuk mendukung operasional dropping air bersih, BPBD Sleman mengajukan tambahan anggaran melalui ABT sebesar Rp12,5 juta dan melakukan revisi anggaran murni sebesar Rp12,5 juta. Dengan demikian, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp25 juta.
Selain itu, BPBD melakukan pendataan wilayah yang memiliki riwayat terdampak kekeringan pada periode 2022–2025. Data tersebut digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan sekaligus menentukan strategi penanganan di lapangan.
 |
| Foto.narasumber saat jumpa pers.dok. |
Siapkan Sumur Bor dan Hidran Umum
Tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih, Pemkab Sleman juga menyiapkan mitigasi struktural untuk menghadapi potensi krisis air.
Masyarakat didorong membangun sumur bor maupun PAMSIMAS. BPBD juga membantu masyarakat mengajukan permohonan bantuan pembangunan sumur bor kepada BNPB, sementara BBWSO melalui SIPURI menerima permohonan pembangunan sarana irigasi.
BPBD Sleman juga memiliki hidran umum (HU) yang dapat dipinjamkan ke wilayah terdampak kekeringan.
Di sisi lain, mitigasi nonstruktural dilakukan melalui pemantauan data dan peringatan dini BMKG, koordinasi lintas sektor, serta sosialisasi kepada masyarakat.
Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman memberikan penyuluhan kepada petani mengenai penyesuaian masa tanam dan pemilihan komoditas yang lebih tahan terhadap keterbatasan air.
Sementara Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) melakukan rehabilitasi rutin terhadap bendung, embung, dan mata air untuk menjaga ketersediaan air.
Pemkab Sleman juga berkoordinasi dengan BBWSO terkait 57 titik sumur dalam yang pompanya berasal dari bantuan BBWSO untuk dapat difungsikan kembali pada periode 2027.
Girikerto Jadi Salah Satu Wilayah yang Ditangani
Dalam penanganan kekeringan yang sudah berlangsung, Pemkab Sleman melakukan koordinasi lintas sektor di wilayah Girikerto. Koordinasi melibatkan BPBD, PAMSIMAS Banyumili, Pemerintah Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, PDAM, BBWSO, PMI, Kodim, serta BPBD DIY.
Untuk wilayah Girikerto, distribusi air bersih dijadwalkan sebanyak dua tangki per hari bagi sekitar 175 kepala keluarga.
Pada 4–6 Agustus 2026, distribusi air ke Girikerto telah mencapai 20.000 liter. Sementara di Sumberarum, Moyudan, berdasarkan data 6 Agustus 2026, telah disalurkan 5.000 liter air untuk memenuhi kebutuhan sekitar 120 kepala keluarga.
Penanganan juga melibatkan BBWSO yang memasang 50 bronjong untuk melindungi sumber air dari potensi longsor. Selain itu, dilakukan pemanfaatan hidran umum melalui skema pinjam pakai.
Pemkab Sleman juga berencana melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang terkait kemungkinan pemanfaatan Sungai Krasak sebagai bagian dari upaya penanganan kebutuhan air.
Masyarakat Diminta Hemat Air
Bambang menegaskan, menghadapi kemarau panjang membutuhkan kerja bersama seluruh pihak. Pemerintah tidak hanya menyiapkan bantuan air bersih, tetapi juga mendorong masyarakat melakukan langkah antisipasi sejak dini.
“Masyarakat perlu menyiapkan sarana penampungan air dan menghemat penggunaan air. Kesiapsiagaan harus dilakukan bersama agar dampak kekeringan dapat diminimalkan,” kata Bambang.
Selain itu, masyarakat diimbau tidak membakar sampah sembarangan karena kondisi kemarau meningkatkan potensi kebakaran. Upaya konservasi air juga terus didorong melalui Kampung Proklim, biopori, pemanenan air hujan, dan berbagai kegiatan konservasi lainnya.
Bambang mengatakan keberhasilan penanggulangan kekeringan di Sleman sangat bergantung pada integrasi lintas sektor, terutama dalam menjaga ketahanan pangan, irigasi, dan ketersediaan air baku.
Dengan pemutakhiran data wilayah rawan, kesiapan anggaran dan logistik, koordinasi antar instansi, serta partisipasi masyarakat dalam menghemat dan menampung air, Pemkab Sleman berupaya meminimalkan dampak krisis air sepanjang musim kemarau 2026.
( Pay/red).
Social Header
Berita