 |
| Foto.sri sultan HB X.dok.humasjogja. |
YOGYAKARTA ,Cakrainvestigasi.com,- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyoroti perubahan desil masyarakat yang dinilai dapat berdampak terhadap akses warga terhadap berbagai program bantuan dan kemudahan layanan pemerintah.
Sri Sultan meminta perubahan data tersebut dilakukan secara cermat dengan tetap membuka ruang dialog dan pencermatan kondisi masyarakat. Menurutnya, warga yang masih berada dalam kondisi sulit jangan sampai kehilangan fasilitas yang sebelumnya diterima hanya karena terjadi perubahan posisi desil.
Hal tersebut disampaikan Sri Sultan saat ditemui di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (28/8/2026), sebagaimana dilansir laman Humas Pemda DIY.
Sri Sultan mengatakan, persoalan perubahan desil sebelumnya juga telah dibahas oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dilakukan identifikasi kembali.
Menurut Sri Sultan, perubahan posisi desil yang cukup jauh perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan status seseorang sebagai penerima berbagai bentuk bantuan pemerintah.
"Kalau bagi saya, dia miskin di level 2. Itu kan ada level 5. Makin kecil itu makin susah. Makin miskin," kata Sri Sultan.
Sri Sultan mencontohkan adanya warga yang sebelumnya berada pada Desil 2, tetapi kemudian berubah menjadi Desil 6. Perubahan tersebut dinilai cukup signifikan karena dapat menyebabkan warga tidak lagi masuk dalam kategori penerima bantuan maupun memperoleh kemudahan tertentu dari pemerintah.
"Ada kasus dia miskin nomor 2, tahu-tahu jadi nomor 6. Lompatannya kan jadi tinggi," ujar Sri Sultan.
Menurutnya, perubahan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi keluarga yang sebenarnya masih membutuhkan dukungan pemerintah.
Salah satu dampaknya, kata Sri Sultan, adalah ketika sebuah keluarga tidak lagi mendapatkan keringanan biaya pendidikan bagi anak atau cucunya akibat perubahan posisi desil.
Karena itu, Sri Sultan berharap proses pemutakhiran dan perubahan data tidak hanya berhenti pada penetapan kategori desil, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Ia menekankan pentingnya ruang dialog dan pencermatan terhadap kondisi warga. Dengan demikian, pemerintah tetap dapat memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang masih membutuhkan bantuan.
"Jangan sampai karena perubahan data, masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru kehilangan fasilitas yang selama ini diterimanya," demikian substansi perhatian Sri Sultan terkait perubahan data desil tersebut.
( Red)
Social Header
Berita