Penambang Pasir Rakyat Kecewa dengan Hasil Koordinasi BBWSSO

Foto ilustrasi.Cakrainvestigasi.com

SLEMAN, Cakrainvestigasi.com – Setelah aksi protes penambang rakyat Sungai Progo di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) Janti, Sleman, pada Kamis (16/10), pihak BBWSSO akhirnya melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Namun, hasil koordinasi tersebut dinilai tidak berpihak kepada penambang rakyat yang tergabung dalam Paguyuban Penambang Pasir Sungai (PPPS).

Hasil Koordinasi Dinilai Sepihak

Sumijo, salah satu anggota PPPS, menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, koordinasi yang dilakukan BBWSSO belum menghasilkan keputusan yang jelas dan terkesan hanya menguntungkan satu pihak.

 “Dari hasil pertemuan kemarin belum mengerucut dan terasa sepihak,” ujar Sumijo saat dikonfirmasi Cakrainvestigasi.com, Jumat (17/10).

Baca juga : Penambang Pasir Progo Menginap di Kantor BBWSSO, Tuntut Kepastian Izin Tambang 

Ia juga mengungkapkan bahwa perwakilan PPPS tidak dilibatkan secara penuh dalam proses koordinasi tersebut.

 “Kami baru dipersilakan masuk setelah rapat selesai. Hasil pertemuan itu katanya akan dibahas lebih lanjut bersama Bupati Sleman, Bantul, serta Gubernur DIY,” tambahnya.

Belum Ada Rasa Keadilan

Lebih lanjut, Sumijo menegaskan bahwa hasil rapat sesuai notulen yang beredar membuat pihaknya merasa tidak mendapatkan keadilan.

 “Kami merasa didzolimi dan belum merasakan keadilan yang sebenarnya,” tegasnya.

Menurutnya, penambang rakyat selama ini hanya berusaha mencari nafkah tanpa merusak lingkungan. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil tanpa harus mematikan mata pencaharian mereka.

Baca juga : Ratusan Penambang Rakyat Sungai Progo Geruduk Kantor BBWSSO 

Menanti Sikap Pemerintah Daerah

Hingga berita ini diturunkan, pihak PPPS masih menunggu tindak lanjut dari hasil rapat BBWSSO dan pembahasan bersama pemerintah daerah. Mereka berharap Bupati Sleman, Bupati Bantul, serta Gubernur DIY dapat mengambil langkah adil dan bijak dalam menyikapi polemik penambangan di Sungai Progo.

Aksi penambang rakyat sebelumnya dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pengelolaan wilayah sungai yang dinilai menyingkirkan penambang tradisional. ( Pay ).