 |
| Dugaan Ketidaksesuaian Pembangunan Gedung KDMP di Purworejo./foto.dok.bs/ |
Purworejo, Cakrainvestigasi.com – Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Condong, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menjadi sorotan. Proyek tersebut diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan gambar perencanaan, terutama terkait ketinggian pondasi dan posisi bangunan yang dinilai lebih rendah dari badan jalan sehingga berpotensi terdampak genangan air saat hujan deras.
Paryono (50), selaku pengawas pekerja, saat ditemui di lokasi proyek pada Kamis (12/02/2026), menyampaikan bahwa dirinya hanya bertugas mengawasi pekerjaan di lapangan.
“Saya hanya pengawas pekerja, jadi tidak bisa menjelaskan secara detail terkait spesifikasi bangunan. Untuk gambar dan teknis bangunan semuanya dari kantor,” ujarnya.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa rencana pembuatan saluran irigasi atau drainase akan dilakukan guna mengantisipasi genangan air ketika hujan turun.
Menanggapi informasi tersebut, Zainul Arifin, S.Pd.I., yang merupakan pemerhati pembangunan KDMP sekaligus Ketua DPP POSBAKUMDES Bidang Pengembangan, turun langsung ke lokasi proyek untuk melakukan peninjauan.
Baca juga : Polda DIY Perkuat Kolaborasi Presisi untuk Jamin Keamanan dan Higienitas Program MBG
Dari hasil pantauannya, ia menilai posisi bangunan terlihat lebih rendah dibanding badan jalan di sekitarnya.
“Walaupun menurut kepala tukang nantinya akan dibuatkan saluran irigasi, jika hujan deras dan debit air tinggi, air tetap akan mencari titik terendah. Sementara posisi bangunan ini lebih rendah dari jalan, sehingga berisiko terhadap produk-produk yang akan disimpan di dalam gedung,” ungkapnya.
Gedung tersebut rencananya akan difungsikan sebagai gerai koperasi desa. Apabila terjadi banjir yang mengakibatkan kerusakan barang dagangan, potensi kerugian dinilai akan ditanggung oleh pengurus dan anggota koperasi.
Zainul mempertanyakan pihak yang akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari bangunan terdampak banjir dan menyebabkan kerugian usaha.
Secara teknis konstruksi, menurutnya, bangunan publik idealnya memiliki elevasi lebih tinggi dari badan jalan, khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami genangan. Hal ini penting untuk menjamin keamanan aset serta keberlanjutan operasional.
Ia juga mengingatkan agar percepatan pembangunan tidak mengabaikan aspek kualitas dan keselamatan bangunan.
“Memburu target boleh, tetapi kualitas tetap harus dijaga. Ini bangunan jangka panjang, bukan proyek musiman,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum berhasil mengonfirmasi pihak konsultan perencana, pelaksana proyek, maupun pemerintah desa setempat terkait dugaan ketidaksesuaian tersebut.
( BS )
Social Header
Berita