Pemkot Tanjungbalai Perkuat Sinergitas Dengan KKP

Rapat membahas revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 16 Tahun 2024 serta tindak lanjut atas usulan penanganan sedimentasi dari sejumlah pemerintah daerah, Selasa ( 22/7/2025). Foto dok.Humas/Cakrainvestigasi.com/

TANJUNG BALAI - Cakrainvestigasi com | Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus memperkuat sinergitas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna mengatasi persoalan sedimentasi di wilayah pesisir, khususnya di Sungai Asahan. Komitmen ini ditegaskan dalam rapat koordinasi nasional yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Command Center, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (22/7/2025).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manoppo ini membahas revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 16 Tahun 2024 serta tindak lanjut atas usulan penanganan sedimentasi dari sejumlah pemerintah daerah, termasuk Kota Tanjungbalai.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim hadir didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina serta jajaran OPD teknis, antara lain Baperida, Inspektorat, Dinas Perikanan, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Kominfo.

Wali Kota Mahyaruddin menegaskan bahwa kondisi sedimentasi di Sungai Asahan telah berdampak signifikan terhadap aktivitas pelabuhan, mobilitas masyarakat, hingga menyebabkan banjir rob di permukiman warga.

“Persoalan sedimentasi ini tidak hanya menghambat aktivitas pelabuhan, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat kami. Kami berharap pemerintah pusat melalui KKP dapat segera merespons dan mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh,” ujarnya.

Direktur Jenderal Victor Gustaaf Manoppo dalam pertemuan tersebut menyatakan kesiapannya untuk mendukung percepatan penanganan sedimentasi di Sungai Asahan. Ia mengatakan bahwa KKP akan segera melakukan kajian teknis terhadap usulan dari Pemko Tanjungbalai, termasuk penyiapan dokumen perencanaan hingga tahap pelaksanaan.

“Kami akan membantu dan mempercepat implementasi pembersihan sedimentasi Sungai Asahan yang menjadi usulan Pemko Tanjungbalai,” ungkap Victor.

Pertemuan daring yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang berlangsung di Jakarta pada 11 Juli 2025 lalu. Agenda utama mencakup pembahasan revisi regulasi, penyampaian masukan dari berbagai stakeholder, serta penyusunan rencana tindak lanjut strategis untuk mendukung pengelolaan ruang laut nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, Pemko Tanjungbalai telah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan Nomor 523/8413 tertanggal 19 Mei 2025, yang berisi permohonan bantuan dan dukungan penyelesaian sedimentasi di alur pelayaran Sungai Asahan.

Menutup pertemuan, Wali Kota Mahyaruddin mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mendoakan agar usulan tersebut dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat. Ia berharap, langkah ini menjadi titik awal penyelesaian persoalan sedimentasi yang telah lama menjadi tantangan di wilayah pesisir Tanjungbalai.

Pewarta: */OmDay.