( Foto DPRD )
YOGYAKARTA, Cakrainvestigasi.com | Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, punya tujuan mulia. Menghemat anggaran negara hingga 306,7 triliun rupiah. Namun dalam eksekusinya bukanlah pekerjaan mudah.
Beberapa Pos-pos anggaran belanja yang telah disusun berdasarkan segala jenis dokumen perencanaan pembangunan, mesti dipangkas sana-sini demi efisiensi.
Lebih miris lagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ikut pula terkena imbasnya. Pagu anggaran Kementerian PUPR yang semula ditetapkan Rp110,95 triliun, terkena efisiensi sebesar Rp81 triliun, sehingga tersisa Rp29 triliun saja. Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, berubah setelah terbitnya Inpres 1/2025 dan Surat Kementerian Keuangan.
Dengan kondisi ini, sulit berharap, daerah-daerah akan mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan bidang pekerjaan umum.
Dihubungi LimaSisiNews.com, Petrus salah satu pengusaha jasa konstruksi di Yogyakarta bahkan mengatakan belum ada gambaran apapun terkait pekerjaan konstruksi yang saat ini juga terdampak Inpres nomor 1/2025 ini karena dampaknya cukup berat.
"Kalau masalah itu, terus terang saya belum punya gambaran, bisa jadi hampir sama pas covid, pekerjaan infrastruktur banyak berkurang. Jadi agak berat mas bagi pengusaha jasa konstruksi," katanya, Senin (12/02/2025).
"Persaingan tender semakin berat," lanjutnya.
Lebih lanjut Ia berharap agar pemerintah lebih memprioritaskan terkait pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan. Dengan adanya Pemangkasan anggaran tersebut, dikhawatirkan pekerjaan/program yang sudah berjalan terancam batal.
"Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan pekerjaan infrastruktuk yang sudah direncanakan, terutama bagi pengusaha kecil
Sementara terpisah itu Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) Provinsi DIY, Subarja S.T., menuturkan walaupun ada pemangkasan anggaran, pekerjaan yang sifatnya urgent tetap jalan.
"Walaupun anggaran kondisinya seperti ini, ya kita tetep jalan, tentunya kita utamakan kegiatan yang sifatnya urgent untuk kebutuhan dan layanan kepada masyarakat," tuturnya.
"Kalau untuk pelaksanaan fisik rehab dan pembangunan yang sifatnya tidak urgent, ya nunggu perkembangan keuangan," tambahnya.
Terkait refokusing (efisiensi) anggaran, menurut Subarja, karena hal tersebut kebijakan pemerintah maka tetap harus diikuti.
"Kalau terkait efisiensi Karena itu kebijakan pemerintah ya kita mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan," pungkasnya. (AR).
Social Header