 |
| Pembangunan Joglo dan WC Senilai Rp303 juta Yang Sempat di Tolak Warga Pembangunan. Foto.dok/BS/cakrainvestigasi.com/ |
PURWOREJO, Cakrainvestigasi.com | Seakan tak pernah habis berita terkait dugaan dan dugaan penyimpangan anggaran Kasus dugaan penyimpangan Mini Zoo belum selesai kini muncul lagi berita dugaan,kali ini di Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Jawa Tengah,Polemik Warga terkait pembanguna Embung yang sempat ditolak saat Musrenbang pertama namun tetap dilanjutkan
Pasalnya, Warga Desa Popongan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani di sawah menginginkan dibangunkan irigasi dan perbaikan jalan yang rusak namun Pemdes Poopongan malah membangun wisata air yang menurut warga kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Saat beberapa media melakukan Investigasi dan konfirmasi ke beberapa warga pada Rabu tanggal 10/09/2025, Warga tidak pernah menghendaki dibangunnya embung dan wisata air tersebut karena masyarakat masih membutuhkan saluran irigasi untuk pertanian dan perbaikan jalan yang rusak.
Salah satu warga Desa Popongan berinisial Y mengungkapkan, bahwa awal pembangunan embung tersebut saat dilaksanakan Musrenbang pertama sudah ditolak oleh masyarakat.
"Kalau gak salah pelaksanaan Musrenbang itu di tahun 2023, seharusnya kalau sudah ditolak dalam Musrenbang pembangunan itu tidak perlu dilaksanakan. Kalau ingin tahu detail dokumentasi saat Musrenbang bisa datang ke kantor desa tanyakan Bebernya.
Pada waktu Musrenbang tersebut lanjutnya,sempat dipaparkan juga terkait anggaran karena itu anggaran multiyears jadi tidak satu tahun anggaran namun dua atau tiga tahun anggaran.
"Saya juga sempat bertanya-tanya sebenarnya proyek di Desa Popongan itu legal atau ilegal karena tidak pernah saya lihat ada papan nama di lokasi proyek. Bahkan waktu dilaksanakan Musrenbang itu juga dihadiri dari pendamping desa dan kecamatan, sudah tahu ditolak tapi kenapa proyek masih tetap dilaksanakan," keluhnya.
Y menuturkan, ironisnya lagi dalam proyek embung itu ada bangunan joglo dan WC yang menurut informasi menelan anggaran Rp303 juta.
"Padahal waktu itu saya tanya kepada orang yang bekerja memasang joglo kalau harga joglo seperti itu hanya sekitar Rp90 juta harganya. Itu joglo bongkaran dari Prembun, Kebumen. Kita masyarakat juga butuh transparansi dari Pemdes namun dilokasi tidak ada papan nama, bagaimana masyarakat bisa mengetahuinya," jelasnya.
Sementara warga yang lain mengatakan, bahwa penting bagi pemerintah desa untuk memberikan penjelasan yang detail mengenai penggunaan anggaran Rp600 juta yang telah masuk dalam pembangunan itu.
"Transparansi seperti papan nama itu penting karena akan membangun kepercayaan dan meminimalisir potensi konflik. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap desain dan konstruksi bangunan. Apakah desain tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan apakah konstruksi bangunan sudah memenuhi standar," cetusnya.
"Yang saat ini masyarakat butuhkan bukan tempat wisata namun lebih ke irigasi sawah dan perbaikan jalan rusak untuk kemakmuran petani di Desa Popongan," imbuhnya.
Baca Juga : https://www.cakrainvestigasi.com/2025/09/peran-nyata-kodim-0732sleman-mendukung.html
Selanjutnya di Tanggal yang sama 10/09/2025 Sekretaris Desa Popongan, Sunarti saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pembangunan wisata air mulai dibangun pada tahun 2023 dengan total anggaran Rp1,4 milyar anggaran multiyears. Untuk pembangunan sampai saat ini sudah 40 persen.
"Untuk anggaran yang sudah dikeluarkan itu sampai saat ini sudah sekitar Rp650-700 juta, untuk pembedahan lahan, pembuatan kolamnya kemudian joglo sama toilet," jelasnya.
"Untuk sumber dana itu bersumber dari Dana Desa dan udah masuk dua tahap. Yang pertama untuk pembukaan lahan itu Rp300 juta dan yang kedua juga sama sekitar Rp300 juta," ungkapnya.
Diterangkan juga oleh Sekdes untuk pembelanjaan itu semuanya dari BUMDES, karena usaha BUMDES Popongan usahanya dibidang pengadaan material.
"Untuk papan nama sekarang sudah tidak ada karena mungkin kena hujan atau apa. Ketika proses pembangunan kita ada papan nama," ungkapnya.
"Perencanaan awal pembangunan tesebut selesai pada tahun 2027. Untuk papan nama juga karena RAB nya kita tidak langsung gelundung, misalkan pembedahan lahan untuk pembelanjaan sekian sampai sekian itu swakelola kalau melebihi harus lelang kayak gitu dan dari kecamatan kalau kita bikin RAB langsung semua itu tidak disarankan," bebernya.
Sekdes berharap, semoga dengan pembangunan itu bisa memaksimalkan lahan yang tadinya tidak bermanfaat atau kurang produktif itu bisa dimanfaatkan.
"Misalkan dengan adanya joglo itu kedepan ada yang menyewa dan bisa menambah PAD bagi desa yang tadinya hanya lahan tidur," pungkasnya. ( BS )
Social Header
Berita