ASN Kalah Pengaruh dari Petugas Partai, Cermin Buram Netralitas Birokrasi

 

Ilustrasi.cakrainvestigasi.com

POJOK OPINI

Oleh : Ketua DPD Lembaga Investigasi Negara DIY

Salah satu pilar utama pemerintahan yang baik adalah birokrasi yang profesional dan netral. Namun, di banyak daerah, prinsip itu kerap luntur ketika Aparatur Sipil Negara (ASN) berada di bawah bayang-bayang kekuasaan politik. Fenomena yang mengemuka akhir-akhir ini menunjukkan bahwa dalam berbagai pengambilan keputusan, suara ASN seringkali “kalah” dari kehendak petugas partai.

Dalam sistem pemerintahan yang ideal, ASN seharusnya menjadi pelaksana kebijakan publik yang berdasar pada regulasi dan kepentingan masyarakat, bukan kehendak politik. Namun, realitas di lapangan sering kali berbeda. Ketika kebijakan strategis atau keputusan anggaran harus diambil, campur tangan unsur partai politik masih begitu kuat — bahkan dalam ruang-ruang yang seharusnya steril dari kepentingan politik praktis.

Baca juga : Musisi Malioboro Keberatan atas Larangan Mengamen, Audiensi dengan Dinas Kebudayaan Berakhir Tegang 

Akibatnya, banyak keputusan publik kehilangan rasionalitas teknokratik. Proyek-proyek strategis lebih sering diarahkan pada kepentingan elektoral, bukan kebutuhan masyarakat. ASN yang berupaya bersikap profesional kadang justru terpinggirkan karena dianggap “tidak sejalan” dengan arus politik penguasa. Situasi ini menciptakan iklim birokrasi yang gamang, di mana loyalitas pada aturan terkalahkan oleh loyalitas pada kekuasaan.

Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah menegaskan kembali posisi ASN sebagai pelaksana kebijakan, bukan pelayan kepentingan partai. Penguatan peran Komisi ASN serta perlindungan terhadap ASN yang profesional perlu diperkuat agar keberpihakan politik tidak terus menggerogoti fondasi birokrasi.

Jika kondisi ini dibiarkan, netralitas birokrasi hanya akan menjadi slogan kosong. Pemerintahan yang seharusnya berdiri di atas kepentingan rakyat justru akan terperosok dalam kubangan pragmatisme politik. Dan ketika itu terjadi, yang kalah bukan hanya ASN, tetapi juga kredibilitas negara di mata rakyatnya. ( Red )