Bupati Timotius Kaidel Tutup Pengoperasian Tol Laut di Kepulauan Aru

Bupati Timotius Kaidel Tutup Pengoperasian Tol Laut di Kepulauan Aru./foto.dok.kmf/

KEPULAUAN ARU, Cakrainvestigasi.com - Pengoperasian Tol Laut di wilayah Kepulauan Aru, Maluku resmi ditutup oleh Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel. 

Rencananya, akan memfungsikan armada regular dengan alasan program pengoperasian Tol laut yang dicanangkan pemerintah pusat kala itu, hingga kini tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah, khususnya Kepulauan Aru dengan cepat. 

"Hal ini mengakibatkan harga barang di daerah tidak stabil karena waktu dan jarak tempuh yang terlalu lama," ungkapnya kepada awak media di pelataran Kantor Bupati setempat, Selasa (10/2/2026). 

Kata Bupati, kebijakan ini bertujuan untuk menjawab semua penyuplaian barang-barang kebutuhan masyarakat Kepulauan Aru dengan cepat.   

“Jadi begini, Tol Laut ini kalau jarak satu bulan satu kali masuk, berarti akan terjadi kekosongan penyuplaian barang-barang kebutuhan pokok, maka sudah jelas akan terjadi kelangkaan barang, dan akan berdampak pada naiknya harga barang kita, dan sebagai kepala daerah ini kita tidak mau terjadi. Olehnya itu, kita buka armada reguler supaya lebih cepat penyuplaian barang kebutuhan kita,”ujar Kidel.

Baca juga : Bupati Kepulauan Aru Lantik 183 PPK Tahap II Formasi 2024 | 

Lanjut Bupati, dengan kebijakan ini, maka akan menjawab kebutuhan investasi perikanan yang sudah mulai membaik. 

"Ya,  pemerintah daerah dituntut untuk aktifitas pelabuhan-pelabuhan dan bandara harus bisa mensuport, tujuannya adalah distribusi barang tetap terjaga," ucap Kaidel.

Disinggung tentang regulasi aturan penghentian pengoperasian Tol Laut, apakah sudah sesuai? Bupati Kaidel katakan, kalau dari sisi regulasi tidak ada masalah. Karena pengoperasian Tol Laut itu tergantung kebijakan daerah karena memang diperuntukkan untuk daerah. 

"Jadi dari sisi regulasi aturan tidak ada masalah. Memang benar bahwa pengoperasian Tol Laut adalah program nasional, namun apakah dapat menjawab kebutuhan masyarakat di daerah secara cepat atau tidak? Kalau tidak mampu maka pemerintah wajib mengajukan penghentian pengoperasian Tol Laut," tandas Kaidel.

Ia mencontohkan, Kota Tual, ada lima pelayaran yang beroperasi disana. Jadi kalau pemerintah Kepulauan Aru menghentikan pengoperasian Tol Laut, maka akan ada juga lima pelayaran reguler yang siap beroperasi di Kepulauan Aru. 

"Dengan demikian, setiap minggu akan ada kapal regular yang beroprasi untuk menyuplai barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga stok barang-barang kebutuhan kita tidak putus nanti karena saling bergantian menyuplay barang," jelas Kaidel.

Pewarta : Nus Yerusa