KID DIY Perkuat Tata Kelola Informasi Kebencanaan melalui Penandatanganan Komitmen Bersama

 

R.Haris Martapa saat menandatangani Komitmen Bersama./foto.dok/

YOGYAKARTA, cakrainvestigasi.com — Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 yang dirangkai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Penguatan Tata Kelola Informasi Publik Kebencanaan, Selasa 10/2//2026).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-DIY, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta sejumlah pemangku kepentingan di bidang keterbukaan informasi publik.

Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar instansi guna memastikan informasi kebencanaan dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan mudah diakses, terutama dalam situasi darurat.

Baca juga : Puncak HPN 2026 di Kulon Progo, Pers dan Budaya Dorong Ekonomi Berdaulat | 

Kepala BPBD Kabupaten Sleman, Raden Haris Martapa, S.E., M.T., menyambut positif penandatanganan komitmen tersebut. Ia berharap kolaborasi lintas sektor dapat semakin solid sehingga informasi kebencanaan yang diterima masyarakat tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan mudah ditindaklanjuti.

“Harapannya sinergitas antar instansi semakin kuat, sehingga informasi kebencanaan yang sampai ke masyarakat semakin berbobot, mudah dipahami, serta mampu mengurangi risiko yang mungkin timbul,” ujarnya.

Menurut Raden Haris, keterbukaan informasi merupakan salah satu kunci penting dalam upaya mitigasi bencana. Dengan sistem informasi kebencanaan yang dikelola secara baik, masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi bencana sekaligus memahami langkah-langkah penanganan yang harus dilakukan.

Sementara itu, KID DIY menegaskan bahwa komitmen bersama ini merupakan bagian dari penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada sektor kebencanaan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Melalui kesepakatan ini, seluruh pihak diharapkan mampu membangun pola komunikasi yang terintegrasi, responsif, dan berpihak pada kebutuhan publik, terutama bagi kelompok rentan yang berada di wilayah rawan bencana.

( */Pay ).