 |
Kejari Tanjung Balai Hentikan Penuntutan Tersangka Tindak Pidana Penggelapan Melalui Restorative Justice./foto.dok/kejari.cakrainvestigasi.com/ |
TANJUNGBALAI, Cakrainvestigasi.com -Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Prof Dr Asep Nana Mulyana melalui Sesjampidum Kejaksaan Agung telah menyetujui permohonan penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice (keadilan restoratif) oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Balai pada ekspose virtual, Senin, 17 November 2025.
Permohonan tersebut terkait Perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh tersangka inisial DA alias D yang disangka melanggar Pasal 374 KUHP.
Kajari Tanjung Balai Bobon Robiana, SH.,MH menjelaskan, proses RJ ini dilakukan secara ketat dan selektif sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.
“Pelaksanaan Restorative Justice bukan proses yang serta-merta membuat seseorang bisa diampuni. Tujuan utamanya adalah pemulihan terhadap korban”.
“Hari ini kita tidak hanya menyaksikan kemenangan hukum, tapi juga kemenangan kemanusiaan,” ujar Bapak Bobon.
Kajari mengapresiasi keikhlasan korban yang mau memaafkan, karena tanpa persetujuan korban, proses RJ tidak akan bisa dilakukan.
Baca juga : Sidang Korupsi BUMD Cilacap Rp237 Miliar: Saksi Gus Yazid Ungkap Aliran Dana hingga Rp20 Miliar
Kajari menambahkan, proses RJ dimulai dari tahap pra-mediasi hingga mediasi tanpa syarat, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan damai antara korban, tersangka, dan keluarga.
Permohonan RJ kemudian dievaluasi melalui pra-ekspos di Kejati Sumut dan ekspos akhir bersama Jampidum di Kejaksaan Agung.
Kajari Tanjung Balai berpesan agar tersangka yang dibebaskan tidak mengulangi kesalahan serupa.
“Gunakan kesempatan ini untuk introspeksi diri. Jangan kembali melakukan perbuatan melawan hukum,” tegas Bobon.
Bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif ini merupakan wujud komitmen Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
Pewarta : Korwil Sumut / OmDay.
Social Header
Berita