Guru dan Pegawai Tata Usaha Kabupaten Maluku Tenggara Ngaku 1 Tahun Belum Terima TPP

Ilustrasi.cakrainvestigasi.com

MALUKU, Cakrainvestigasi.com - Sejumlah guru dan pegawai tata usaha SMA dan SMK di Kabupaten Maluku Tenggara meminta perhatian serius Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku agar segera menindaklanjuti pembayaran Tunjangan Tambah­an Peng­hasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayarkan selama satu tahun sejak 2024 hingga akhir tahun 2025.

"Kami minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku segera menindaklanjuti pembayaran TPP kami jua, kasihan sudah hampir dua tahun sejak Januari sampai dengan Desember 2024 TPP yang menjadi hak kami di Maluku Tenggara ini belum juga dibayarkan hingga akhir Tahun 2025. Padahal sebagian besar sekolah telah dibayar," ujar beberapa guru kepada Cakrainvestigasi.com, Kamis (7/1/2026).

Dikutip dari pemberitaan media Siwalima.id terkait hal yang sama yang terjadi di sejumlah guru SMA dan SMK di Kabupaten Maluku Tenggah yang belum menerima Tunjangan Tambah­an Peng­hasilan Pegawai (TPP), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Sarlota Singerin membenarkan belum semua sekolah menerima pembayaran Tunjangan Tambahkan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2024.

Baca juga : Bupati Aru Buka Proses Akreditasi Klinik Rumah Bersalin Cenderawasih Dobo | 

Singerin menjelaskan proses pembayaran TPP telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum dirinya dipercayakan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa sebagai Plt Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan.

Karenanya, sebagai kepala dinas pendidikan yang baru dirinya hanya mengikuti apa yang telah dikerjakan pejabat sebelumnya.

“Soal TPP ini sebelum saya masuk semua hal itu sudah diusulkan,” ujar Singerin kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (12/11).

Namun Singerin mengakui ada seberapa sekolah yang memang belum menerima pembayaran TPP lantaran terkendala administrasi dari para guru.

“Sesuai laporan ada kendala dari beberapa sekolah soal administrasi dari 1 atau 2 guru yang mengakibatkan guru secara umum di sekolah itu terhambat penyaluran nya,” jelas Singerin.

Kendati begitu, Singerin telah menginstruksikan jajaran untuk memastikan kelengkapan administrasi terpenuhi sehingga pembayaran dapat dilakukan. 

Pewarta : Nus Yerusa