 |
| Foto.struk belanja yang kena pajak.dok. |
YOGYAKARTA,Cakrainvestigasi.com – Ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kota Yogyakarta, , menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat akibat berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Fokki di Yogyakarta, Selasa (16/6/2026), menanggapi sejumlah persoalan yang menurutnya masih menjadi keluhan masyarakat, mulai dari implementasi kebijakan transportasi online, beban perpajakan, hingga kenaikan harga energi.
Menurut Fokki, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur penurunan potongan aplikator transportasi online dari sebelumnya 20 persen menjadi maksimal 8 persen. Namun, ia menilai implementasi kebijakan tersebut masih perlu mendapat perhatian dan pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan para pengemudi.
"Masih banyak pengemudi transportasi online yang mengeluhkan belum sepenuhnya merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Karena itu diperlukan pengawasan yang serius agar semangat regulasi benar-benar terlaksana di lapangan," ujarnya.
Selain itu, ISRI Kota Yogyakarta juga menyoroti kebijakan perpajakan yang dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Menurut Fokki, berbagai kebutuhan masyarakat saat ini menghadapi tambahan beban biaya yang pada akhirnya memengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga.
Di sisi lain, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi juga dinilai memberikan dampak terhadap meningkatnya biaya transportasi dan distribusi barang yang berpotensi memengaruhi harga kebutuhan masyarakat.
"Kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan kelas menengah yang daya belinya terus mengalami tekanan," katanya.
ISRI Kota Yogyakarta menilai kebijakan ekonomi nasional perlu mempertimbangkan secara lebih mendalam kondisi riil masyarakat. Menurut organisasi tersebut, pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dalam pernyataannya, ISRI Kota Yogyakarta menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Di antaranya memastikan implementasi penuh Perpres Nomor 27 Tahun 2026, melakukan evaluasi terhadap kebijakan perpajakan yang berdampak langsung pada masyarakat, menjaga stabilitas harga energi dan kebutuhan pokok, meningkatkan efisiensi belanja birokrasi, serta memperkuat kebijakan yang berpihak pada prinsip keadilan sosial.
Fokki menegaskan bahwa pemerintah perlu terus membuka ruang dialog dengan masyarakat agar berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan rakyat.
"Rakyat membutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian dan rasa keadilan. Ketika masyarakat bekerja lebih keras tetapi masih menghadapi kesulitan ekonomi, maka kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kebijakan," tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait pandangan dan rekomendasi yang disampaikan ISRI Kota Yogyakarta tersebut.
( Pay )
Social Header
Berita