OPINI LEMBAGA INVESTIGASI NEGARA (LIN) DIY
 |
| Foto.ilistrasi.dok |
Kasus yang dialami Sudarman, seorang warga Sleman yang mengaku telah menginvestasikan ratusan juta rupiah dalam pembangunan dan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi perhatian serius karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap program strategis nasional.
Lembaga Investigasi Negara (LIN) DIY memandang bahwa substansi utama persoalan ini bukan semata-mata sengketa bisnis antara para pihak, melainkan adanya dugaan penyalahgunaan pengaruh jabatan, ketidaktransparanan pengelolaan investasi, serta munculnya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh pelapor.
Apabila benar terdapat laporan resmi yang telah disampaikan kepada institusi berwenang, maka masyarakat berhak memperoleh kepastian mengenai sejauh mana laporan tersebut diproses. Kepastian hukum merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum maupun institusi negara.
Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah sejatinya dibangun atas semangat gotong royong, pemberdayaan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan yang muncul harus ditangani secara profesional, objektif, dan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
LIN DIY menilai bahwa apabila terdapat investor lokal yang merasa dirugikan hingga ratusan juta rupiah, maka persoalan tersebut layak mendapat perhatian serius. Terlebih apabila dalam prosesnya muncul dugaan adanya penggunaan pengaruh jabatan yang berpotensi menimbulkan rasa takut atau ketidakberdayaan bagi masyarakat yang mencari keadilan.
Di sisi lain, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Semua pihak yang disebut dalam laporan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan memberikan klarifikasi maupun pembelaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, LIN DIY mendorong agar institusi yang berwenang segera memberikan kepastian mengenai status penanganan laporan tersebut. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Negara harus hadir untuk memastikan bahwa masyarakat kecil yang berinvestasi dengan itikad baik memperoleh perlindungan hukum yang setara. Jabatan, pangkat, maupun kedudukan sosial tidak boleh menjadi penghalang bagi tegaknya keadilan.
Kasus Sudarman hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola program MBG agar lebih transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat secara sehat. Sebab keberhasilan program nasional tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari bersihnya tata kelola dan kuatnya kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Lembaga Investigasi Negara (LIN) DIY"Mengawal Keadilan, Mengawasi Kepentingan Publik"
Social Header
Berita