"Rakyat Butuh Kepastian, Bukan Eksperimen Kekuasaan": Mahasiswa UII Serukan Kawal Demokrasi dan Konstitusi

Foto.ilustrasi.

YOGYAKARTA,Cakrainvestigasi.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Poros Keadilan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII) menyuarakan kritik terhadap berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dinilai semakin membebani masyarakat. Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap yang menekankan pentingnya menjaga demokrasi, supremasi hukum, dan keberpihakan negara kepada rakyat.

Dalam pernyataan yang disampaikan kepada publik, mahasiswa menilai masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari meningkatnya beban ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga kekhawatiran terhadap menyempitnya ruang demokrasi.

Mereka menegaskan bahwa negara seharusnya hadir untuk memberikan kepastian dan menjawab kebutuhan rakyat, bukan menghadirkan kebijakan yang dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

“Rakyat membutuhkan kepastian, bukan eksperimen kekuasaan,” demikian salah satu poin utama yang disampaikan dalam pernyataan tersebut, senin ( 15/6)

Dalam orasinya Poros Keadilan Mahasiswa dari Fakultas Hukum UII dan Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) UII yang diwakili oleh koordinator umum yaitu Muhammad Alamsyah, dan Tanriq Vario Bagaspatih,  menuntut 6 point yaitu: 

1. Menuntut pemberhentian total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES).

2. Menuntut penurunan harga BBM dan harga bahan pokok.

3. Menuntut pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kebijakan fiskal dan keuangan negara.

4. Menuntut kejelasan progres reformasi Kepolisian RI dan revisi UU Polri.

5. Menuntut militerisme di ranah sipil.

6. Menuntut perbaikan pola komunikasi pemerintah serta pengakuan atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. 

Mahasiswa juga menyoroti pentingnya menjaga konstitusi dan memastikan setiap kebijakan publik tetap berpijak pada prinsip demokrasi serta kepentingan masyarakat luas. Menurut mereka, kritik yang disampaikan warga negara merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman.

Selain itu, mereka mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ketika muncul berbagai persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan publik.

Dalam pernyataannya, Poros KM UII menyerukan agar seluruh elemen masyarakat terus mengawal jalannya demokrasi, menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan konstitusi tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aksi dan pernyataan sikap tersebut menjadi bagian dari upaya mahasiswa untuk mendorong partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan negara sekaligus memperkuat ruang demokrasi yang sehat dan terbuka.

Melalui seruan yang disampaikan, mahasiswa berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat serta mengedepankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

( Pay )