 |
| Foto.gedung DPRD.dok. |
Pamekasan, Cakrainvestigasi.Com - Rapor buruk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan dibongkar habis di ruang rapat Komisi IV DPRD. Anggaran jumbo yang seharusnya berputar untuk membenahi mutu sekolah justru dibiarkan mengendap, Komisi IV langsung menuding Disdikbud mandul dalam mengeksekusi program kerja sepanjang tahun anggaran 2025.
Rapat ini merupakan bagian lanjutan dari pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kemarahan para legislator di Komisi IV memuncak saat membedah dokumen tersebut. Dinas yang memayungi masa depan generasi muda Pamekasan ini kedapatan tega mengabaikan urusan wajib pelayanan dasar pendidikan warga.
Alih-alih bekerja serius, performa dinas ini justru hancur lebur di sektor-sektor krusial.
Berdasarkan data yang dikuliti dewan, salah satu borok paling fatal adalah realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk PAUD yang tercatat hanya mampu terserap 27,61%. Tidak kalah memprihatinkan, rapor merah juga terjadi pada sektor manajemen aparatur, di mana capaian penataan distribusi guru di Pamekasan mandek total di angka 0%.
Anggota dewan menilai, manajemen internal Disdikbud sangat lamban dan tidak punya komitmen untuk menyelesaikan ketimpangan mutu pendidikan di lapangan.
"Ini sudah keterlaluan. Dana pusat untuk bangunan PAUD disia-siakan, lalu penataan guru sama sekali tidak jalan. Kalau kerjanya nol persen seperti ini, buat apa ada Dinas Pendidikan?" ujar Roby Prasetya yang merasa jengkel dengan kinerja buruk mitra kerjanya tersebut.
Ternyata, borok di tubuh Disdikbud Pamekasan tidak berhenti sampai di situ. Komisi IV mensinyalir masih banyak temuan-temuan lain di Disdikbud yang sedang dikaji oleh Komisi IV untuk kemudian dirumuskan rekomendasi-rekomendasinya.
Seluruh temuan krusial tersebut saat ini tengah dibedah secara mendalam agar tidak ada satu pun penyimpangan program yang lolos dari pengawasan legislatif.
Komisi IV menegaskan, alasan-alasan teknis yang disampaikan kepala dinas dan jajarannya sudah tidak bisa ditoleransi. Minimnya serapan DAK fisik dan kegagalan total dalam pemerataan guru menjadi bukti konkret bahwa Disdikbud tidak becus mengurus masa depan pendidikan di Bumi Gerbang Salam.
DPRD melalui komisi-komisi terkait kini tengah merumuskan rekomendasi untuk OPD yang dinilai memiliki rapor merah. Khusus untuk Disdikbud Pamekasan, Komisi IV siap mendesak bupati untuk melakukan evaluasi total dan mencopot pejabat yang dinilai menjadi batu sandungan bagi kemajuan pendidikan di Pamekasan.
( Gf ).
Social Header
Berita