 |
| Foto.ilustrasi.dok. |
Oleh: Redaksi
Perubahan klasifikasi desil dalam pendataan sosial-ekonomi menjadi perhatian di tengah masyarakat. Desil pada dasarnya merupakan cara mengelompokkan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Namun, ketika hasil pemutakhiran data berubah, sebagian masyarakat merasakan dampaknya secara langsung, terutama ketika perubahan tersebut berpengaruh terhadap akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah.
Di sinilah persoalan data menjadi penting. Masyarakat tentu berharap pendataan yang dilakukan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi mereka di lapangan, bukan sekadar menghasilkan angka yang terlihat rapi dalam sebuah tabel.
BPS dan persoalan akurasi data
Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki posisi penting dalam penyediaan data sosial-ekonomi. Namun, perlu dipahami bahwa data statistik bukanlah tujuan akhir. Data seharusnya menjadi dasar pengambilan kebijakan yang mampu menjawab kondisi nyata masyarakat.
Perubahan desil dapat terjadi karena adanya pemutakhiran data, perubahan metode, indikator, maupun kondisi ekonomi rumah tangga. Persoalannya muncul ketika masyarakat tidak memahami mengapa posisi desil mereka berubah.
Seorang warga yang sebelumnya masuk kelompok penerima bantuan, misalnya, kemudian berada pada desil yang dianggap lebih tinggi. Secara administratif perubahan tersebut mungkin memiliki dasar. Tetapi dari sisi kehidupan sehari-hari, warga tersebut masih menghadapi biaya pendidikan, kebutuhan pangan, biaya listrik, kesehatan, cicilan, serta pendapatan yang tidak selalu tetap.
Di sinilah muncul pertanyaan publik: apakah angka statistik sudah benar-benar mencerminkan kemampuan ekonomi sebuah keluarga?
Jangan sampai angka mengalahkan kenyataan
Kondisi ekonomi rumah tangga tidak selalu dapat dilihat hanya dari kepemilikan aset atau indikator tertentu. Rumah yang terlihat cukup baik, misalnya, belum tentu menunjukkan bahwa penghuninya memiliki penghasilan yang memadai.
Demikian pula seseorang yang memiliki kendaraan belum tentu berada dalam kondisi ekonomi mapan. Kendaraan bisa menjadi alat untuk bekerja. Rumah yang dimiliki juga belum tentu berarti seseorang memiliki uang tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, perubahan desil semestinya diikuti dengan mekanisme verifikasi dan pemutakhiran yang mudah diakses masyarakat.
Masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan apabila kondisi faktual mereka tidak sesuai dengan hasil pendataan.
Dampak yang dirasakan masyarakat
Dampak perubahan desil bukan hanya persoalan angka. Jika data digunakan sebagai salah satu dasar penentuan sasaran program pemerintah, perubahan klasifikasi dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap bantuan atau program perlindungan sosial.
Akibatnya, muncul kesenjangan antara data administratif dan realitas sosial.
Masyarakat yang merasa kehidupannya masih sulit tetapi tidak lagi masuk kategori tertentu bisa merasa tidak mendapatkan keadilan. Sebaliknya, apabila data tidak diperbarui secara berkala, bantuan juga berpotensi tidak tepat sasaran.
Karena itu, persoalannya bukan apakah data harus berubah atau tidak. Data memang harus berubah mengikuti kondisi masyarakat. Yang lebih penting adalah memastikan perubahan tersebut benar-benar berdasarkan kondisi faktual.
Perlu transparansi dan ruang koreksi
Pemerintah, BPS, pemerintah daerah, desa dan kelurahan perlu membangun mekanisme komunikasi yang lebih terbuka.
Masyarakat setidaknya perlu mengetahui:
1. Mengapa desil rumah tangganya berubah.
2. Indikator apa yang digunakan.
3. Bagaimana masyarakat dapat melakukan koreksi.
4. Siapa yang melakukan verifikasi lapangan.
5. Berapa lama proses perbaikan data dilakukan.
6. Bagaimana memastikan perubahan data tidak merugikan warga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan.
Transparansi menjadi penting karena data menyangkut kehidupan masyarakat secara langsung.
Data harus menjadi alat untuk melayani masyarakat
Pada akhirnya, kualitas data tidak hanya diukur dari banyaknya angka yang berhasil dikumpulkan. Kualitas data juga harus dilihat dari seberapa dekat data tersebut dengan kenyataan.
BPS memiliki tugas penting dalam menghasilkan statistik yang berkualitas. Namun, penggunaan data untuk kebijakan sosial membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah sampai tingkat desa dan kelurahan, karena aparat di tingkat bawah memiliki pengetahuan lebih dekat mengenai kondisi warganya.
Masyarakat juga tidak boleh hanya menjadi objek pendataan. Mereka harus diberi ruang untuk memastikan bahwa data tentang dirinya benar.
Sebab, ketika sebuah angka menentukan apakah seseorang mendapatkan atau kehilangan hak atas sebuah program pemerintah, maka akurasi angka tersebut bukan lagi persoalan statistik semata. Itu sudah menyangkut keadilan sosial.
Pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan desil tidak berhenti pada perubahan angka di dalam sistem, tetapi benar-benar menggambarkan perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, data BPS dan data sosial pemerintah dapat menjadi instrumen kebijakan yang dipercaya publik—bukan justru menjadi sumber kebingungan bagi masyarakat.
Social Header
Berita