 |
| Foto.ilustrasi.dok. |
YOGYAKARTA, Cakrainvestigasi.com,- Persoalan perubahan desil dalam pendataan penerima bantuan sosial (bansos) mulai menuai sorotan. Lembaga Investigasi Negara (LIN) DIY menerima sejumlah keluhan masyarakat yang mempertanyakan akurasi data penerima bantuan di sejumlah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Keluhan tersebut terutama berkaitan dengan adanya warga yang mengaku masih berada dalam kondisi ekonomi sulit, namun tidak lagi memperoleh bantuan setelah terjadi perubahan atau pemutakhiran data desil.
Di sisi lain, muncul pula keluhan mengenai warga yang dinilai memiliki kondisi ekonomi relatif lebih baik, tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat: sejauh mana perubahan desil benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya?
Ketua LIN DIY, Paiman MS, mengatakan persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, perubahan desil semestinya tidak hanya mengacu pada data administratif, tetapi harus melalui proses verifikasi dan validasi yang mampu menggambarkan kondisi nyata masyarakat.
“Banyak masyarakat mengeluh. Ada yang ekonominya kurang mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang ekonominya sudah cukup justru masih mendapatkan. Ini harus menjadi perhatian,” ujar Paiman saat di hubungi awak media ,Sabtu ( 29/8).
Jangan Sampai Data Mengalahkan Kondisi Nyata
Paiman menilai akurasi data menjadi kunci dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan. Apabila data tidak diperbarui berdasarkan kondisi riil di lapangan, kebijakan bantuan berpotensi tidak mencapai kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan proses pemutakhiran data melibatkan unsur pemerintahan paling bawah serta membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan klarifikasi apabila terjadi kesalahan.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan bantuan hanya karena perubahan data. Kalau ada keberatan, harus ada mekanisme yang jelas untuk melakukan pengecekan kembali,” tegasnya.
LIN DIY juga meminta pemerintah melakukan verifikasi terhadap berbagai laporan masyarakat mengenai dugaan ketidaktepatan penerima bansos.
Verifikasi tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah perubahan status desil memang sesuai dengan kondisi ekonomi penerima atau terdapat persoalan dalam proses pendataan.
LIN DIY Dorong Evaluasi dan Transparansi
LIN DIY mendorong pemerintah daerah bersama pemerintah kalurahan dan kapanewon melakukan evaluasi terhadap data penerima bantuan secara berkala.
Masyarakat juga dinilai perlu diberikan akses informasi dan saluran pengaduan yang mudah ketika menemukan ketidaksesuaian data.
Paiman menegaskan, kritik terhadap persoalan desil bukan dimaksudkan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Ini bukan soal siapa yang salah. Yang paling penting adalah bagaimana data itu diperbaiki. Jangan sampai orang yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan, sementara yang sudah mampu masih tercatat sebagai penerima,” katanya.
Menurut LIN DIY, persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pendataan dan penyaluran bantuan pemerintah.
Data seharusnya menjadi alat untuk memastikan bantuan tepat sasaran, bukan justru menjadi alasan masyarakat yang membutuhkan kehilangan haknya.
LIN DIY pun meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat dan melakukan pengecekan lapangan terhadap berbagai laporan yang masuk.
Dengan demikian, perubahan desil tidak berhenti pada pembaruan angka dalam sistem, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat DIY secara faktual.
( Tim red).
Social Header
Berita