 |
| Foto.surat BPkal Wonokerto.dok.cakra |
SLEMAN,Cakrainvestigasi.com,- Desakan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonokerto, Turi, Sleman, menguat setelah 65 siswa dari tiga sekolah mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (7/9/2026).
Bukan hanya persoalan keluhan kesehatan yang menjadi sorotan. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Wonokerto juga mempersoalkan aspek administrasi kerja sama SPPG dengan pihak Kalurahan Wonokerto dan Panitikismo.
Dalam Berita Acara Nomor 13/BPKAL.WK/MBG/IX/2026, BPKal Wonokerto secara tegas menyatakan sikap dan meminta SPPG Wonokerto ditutup.
Berdasarkan berita acara tersebut, hingga Senin (7/9/2026) pukul 21.45 WIB tercatat 65 siswa mengalami keluhan kesehatan. Mereka terdiri dari 35 siswa SMP Negeri 3 Turi, 23 siswa SMK Muhammadiyah Turi, dan tujuh siswa SD Muhammadiyah Balerante.
Keluhan yang dilaporkan antara lain sakit perut, mual, muntah, buang air besar encer yang tidak terasa, serta pusing. Sejumlah siswa kemudian mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Turi dan RSUD Sleman.
BPKal Minta SPPG Ditutup
Sikap BPKal Wonokerto tidak berhenti pada permintaan investigasi terhadap kejadian tersebut.
Dalam berita acara yang ditandatangani Ketua BPKal Wonokerto, Sutarjo, BPKal meminta pihak berwenang mengusut tuntas kejadian yang menimpa para siswa.
Yang tak kalah penting, BPKal juga meminta SPPG Wonokerto ditutup.
Alasannya, dalam berita acara disebutkan bahwa hingga saat itu belum terdapat perjanjian tertulis dengan pihak Kalurahan Wonokerto maupun pihak Panitikismo.
“Menutup SPPG Wonokerto karena sampai dengan saat ini belum ada perjanjian hitam di atas putih dengan pihak kalurahan maupun pihak Panitikismo,” demikian salah satu poin pernyataan sikap BPKal Wonokerto.
BPKal juga meminta Pemerintah Kalurahan Wonokerto bersikap tegas terhadap pengelola SPPG serta meminta pihak SPPG memberikan kompensasi kepada korban yang menjalani perawatan di rumah sakit.
Bukan Sekadar Soal Makanan
Persoalan tersebut membuat operasional SPPG Wonokerto kini berada dalam sorotan.
Sebab, selain munculnya keluhan kesehatan dari puluhan siswa, terdapat pula pertanyaan mengenai kelengkapan administrasi dan dasar kerja sama operasional SPPG di wilayah tersebut.
Namun, pernyataan bahwa SPPG tidak memiliki izin operasional secara keseluruhan belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan berita acara BPKal. Yang secara jelas tercantum dalam dokumen adalah belum adanya perjanjian tertulis dengan pihak Kalurahan Wonokerto maupun Panitikismo sebagaimana disebutkan BPKal.
Karena itu, status perizinan dan legalitas operasional SPPG perlu dikonfirmasi kepada pengelola SPPG, Badan Gizi Nasional (BGN), serta instansi berwenang lainnya.
Pembagian MBG Sempat Dihentikan
Dalam berita acara tersebut juga disebutkan bahwa setelah informasi mengenai kejadian menyebar, beberapa sekolah yang telah menerima paket MBG tidak jadi membagikannya kepada siswa.
Sementara sekolah yang belum menerima kiriman paket MBG disebut mendapatkan informasi bahwa pembagian tidak dilakukan.
BPKal menilai, apabila seluruh paket yang telah dikirim terlanjur dikonsumsi, jumlah siswa yang mengalami keluhan kesehatan berpotensi lebih banyak.
Meski demikian, penyebab pasti keluhan kesehatan masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan medis, pemeriksaan sampel makanan, dan uji laboratorium. Belum dapat disimpulkan bahwa makanan MBG merupakan penyebab pasti sebelum hasil pemeriksaan resmi tersedia.
Dugaan Tunggakan Supplier Ikut Muncul
Sorotan terhadap SPPG Wonokerto juga diwarnai informasi dari seorang pemasok bahan makanan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sumber tersebut mengaku pembayaran atas pasokan bahan makanan belum diterima secara penuh dan disebut mengalami keterlambatan hingga berbulan-bulan.
Ia menyebut terdapat tagihan sekitar Rp200 juta yang menurut pengakuannya dibayar secara mencicil sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan, bahkan terkadang tidak ada pembayaran.
Informasi tersebut masih sebatas keterangan dari sumber dan belum diverifikasi secara independen oleh CakraInvestigasi. Pengelola SPPG Wonokerto juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi mengenai status pembayaran kepada pemasok.
BPKal: Keselamatan Anak Jadi Prioritas
Di tengah persoalan tersebut, tuntutan BPKal Wonokerto untuk menghentikan sementara operasional SPPG menjadi perhatian.
Penghentian sementara dinilai dapat menjadi langkah kehati-hatian sampai persoalan yang dipersoalkan, baik terkait kejadian kesehatan siswa maupun aspek administrasi dan kelayakan operasional, mendapatkan kejelasan.
Publik kini menunggu penjelasan dari pengelola SPPG Wonokerto, BGN, Pemerintah Kalurahan Wonokerto, serta pihak terkait mengenai status izin, kelengkapan administrasi, standar sarana-prasarana, proses pengolahan makanan, hingga hasil pemeriksaan terhadap makanan yang dikonsumsi para siswa.
Satu hal yang tidak boleh ditawar: program MBG harus berjalan dengan standar keamanan pangan yang ketat dan seluruh persyaratan administrasi maupun operasional harus dipenuhi sebelum pelayanan kepada penerima manfaat dilanjutkan.
( Red)
Social Header
Berita