 |
| Foto.pac pp TANJUNGBALAI Rahmad Hidayat.dok.cakra |
TANJUNGBALAI,Cakrainvestigasi.com, – PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, menyoroti tiga persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, yakni dugaan praktik korupsi atau manipulasi, peredaran narkotika, serta pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal ke luar negeri.
Sekretaris PAC Pemuda Pancasila Tanjungbalai Selatan, Rahmad Hidayat, menyampaikan hal tersebut saat ditemui awak media di sekretariat PAC Pemuda Pancasila Tanjungbalai Selatan, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Rahmad, tiga persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena menyangkut kepentingan masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Ia berharap pemerintah tidak hanya menjadikan persoalan tersebut sebagai wacana, tetapi juga mengambil langkah konkret dan terukur sesuai ketentuan hukum.
"Jangan hanya menjadi ingatan dan cerita, tetapi harus ada perbuatan atau tindakan nyata untuk memberantas persoalan besar tersebut," ujar Rahmad.
Ia menilai, persoalan korupsi, peredaran narkotika, dan pengiriman tenaga kerja ilegal merupakan isu yang membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, serta masyarakat.
Rahmad juga meminta Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama jajaran pemerintah daerah membuka ruang sinergi dengan berbagai elemen masyarakat untuk mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan persoalan tersebut.
"Kami berharap Wali Kota Tanjungbalai mau bersinergi dalam upaya pemberantasan tiga persoalan utama tersebut. Harus ada langkah positif dan terukur," katanya.
Rahmad menegaskan, perhatian pemerintah menurutnya jangan hanya tertuju pada persoalan lain yang dinilai kurang mendesak, sementara persoalan yang dianggap berdampak langsung terhadap masyarakat justru belum mendapatkan perhatian maksimal.
Ia juga menyampaikan adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam praktik korupsi. Namun, pernyataan tersebut merupakan klaim yang disampaikan Rahmad dan perlu dibuktikan melalui proses hukum serta data yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau memang ada indikasi pelanggaran hukum, tentu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Rahmad berharap seluruh pihak dapat bekerja sama membangun Kota Tanjungbalai yang bersih, aman dan terbebas dari praktik korupsi, peredaran narkotika serta pengiriman tenaga kerja ilegal.
"Jangan sampai persoalan yang sudah berlangsung lama dianggap biasa. Semua pihak harus bekerja sama agar Kota Tanjungbalai semakin baik dan masyarakat terlindungi," pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai di bawah kepemimpinan Wali Kota Mahyaruddin Salim dan Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina saat ini mengusung visi Tanjungbalai "EMAS". Pemerintah kota juga menyatakan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan dari Wali Kota Tanjungbalai maupun pihak terkait mengenai pernyataan PAC Pemuda Pancasila Tanjungbalai Selatan tersebut.
( Om day )
Social Header
Berita