Densus 88, BNPT, dan Pemda DIY Perkuat Sistem Pemulihan Anak Korban Ekstremisme

Foto.Audensi Idensos,densus88,Bpnt.dok.

YOGYAKARTA, cakrainvestigasi.com,- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkuat sinergi dengan Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) Densus 88 Antiteror Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Satgaswil DIY, dan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) untuk memperkuat pemulihan serta resiliensi anak korban jaringan kekerasan ekstremisme.

Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (7/10/2026). Pertemuan ini menitikberatkan pada penguatan mekanisme penanganan anak melalui keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sekolah, akademisi, tenaga kesehatan, dan masyarakat sipil.

Salah satu poin utama yang mengemuka adalah pentingnya standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman bersama dalam penanganan dan pemulihan anak. SOP diperlukan untuk menyamakan persepsi, memperjelas tahapan penanganan, serta memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif.

Hal ini dinilai penting karena kapasitas layanan dan sumber daya di setiap kabupaten/kota di DIY tidak sama.

“Yang terpenting adalah SOP. Bagaimana penyelamatannya, bagaimana pendekatan lintas level diarahkan untuk pemulihan,” demikian salah satu penekanan dalam audiensi tersebut.

 Optimalkan Layanan yang Sudah Ada

Para pihak mendorong optimalisasi layanan dan sumber daya yang telah tersedia di DIY agar penanganan anak dapat diperkuat tanpa harus membangun sistem baru. Penyamaan standar kerja dan koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan layanan saling terhubung.

“Tidak perlu membuat yang baru, kita maksimalkan yang sudah ada. Utamanya adalah mengenai SOP, perlu penyamaan persepsi terkait penggunaan bahasa yang sama,” menjadi salah satu poin pembahasan.

Salah satu layanan yang turut dibahas adalah TESAGA, yang menyediakan kanal bagi anak sekolah dan keluarga untuk menyampaikan keluhan melalui WhatsApp dan Instagram. Layanan ini terhubung dengan konselor dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), sehingga berpotensi mendukung pendampingan psikologis maupun rujukan lanjutan sesuai kebutuhan anak.

Dalam audiensi tersebut, Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) menyatakan dukungan untuk mengaktivasi dan memperkuat modalitas yang telah dimiliki Pemda DIY, termasuk optimalisasi fungsi satuan tugas (Satgas) dan mekanisme rujukan.

“YPP akan mengaktivasi dan memperkuat modalitas yang sudah ada di provinsi,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam pertemuan.

Penguatan fungsi Satgas diharapkan disertai mekanisme kerja dan rujukan yang jelas agar anak dapat memperoleh layanan yang sesuai, mulai dari identifikasi kebutuhan, pendampingan, hingga proses pemulihan.

Keluarga dan Sekolah Berperan Penting dalam Pemulihan Anak

Selain penguatan layanan formal, pendekatan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial menjadi perhatian penting. Dukungan dari lingkungan terdekat dinilai dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih aman dan kondusif bagi proses pemulihan anak.

“Pendekatan formal perlu diimbangi dengan pendekatan kultural,” menjadi salah satu penekanan dalam pembahasan.

Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai peran keluarga, sekolah, dan masyarakat juga mengemuka sebagai landasan untuk membangun dukungan yang saling melengkapi.

“Tiga pilar Ki Hajar Dewantara: sekolah, lingkungan, keluarga yang harus saling menopang.”

Penanganan anak juga perlu memperhatikan aspek kesehatan jiwa, kebutuhan psikologis, perlindungan identitas, serta hak-hak anak. Pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi mereka.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi, khususnya kampus yang memiliki sumber daya di bidang psikologi, turut menjadi peluang untuk memperkuat program pemulihan. Keterlibatan akademisi dapat diarahkan pada pengembangan pola pengasuhan (*parenting*), penguatan kohesi sosial, serta pemanfaatan program pengabdian kepada masyarakat.

“Kesempatan dengan kampus-kampus psikologi, bagian mana yang bisa dimanfaatkan. Mungkin pengabdian masyarakatnya,” demikian salah satu gagasan yang dibahas.

Upaya tersebut juga berkaitan dengan dukungan terhadap implementasi Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE) di DIY.

 FGD Lintas Sektor Dijadwalkan Berlangsung 8 Oktober

Sebagai tindak lanjut audiensi, para pihak menjadwalkan *Focus Group Discussion* (FGD) pada Kamis (8/10/2026). Forum tersebut akan mempertemukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Densus 88 Antiteror Polri, Satgaswil DIY, YPP, tim psikologi forensik, serta pemangku kepentingan terkait.

FGD diarahkan untuk membahas penguatan mekanisme pemulihan dan resiliensi anak, termasuk penyamaan SOP, koordinasi antarlembaga, serta penguatan sistem rujukan yang terintegrasi.

Melalui rangkaian audiensi dan FGD tersebut, para pihak mendorong agar berbagai layanan yang telah tersedia di DIY dapat terhubung dalam mekanisme penanganan yang lebih terkoordinasi.

Dengan demikian, proses identifikasi, pendampingan, rujukan, hingga pemulihan diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mengutamakan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak.

( Pay/Cakra )