 |
| Foto.ilustrasi.dok. |
SULAWESI UTARA,Cakrainvestigasi.com,- Polemik aktivitas pertambangan di Sungai Paret kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai nasib masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut. Di tengah perdebatan mengenai penertiban tambang, ada persoalan mendasar yang dinilai tidak boleh diabaikan, yakni keberlangsungan hidup keluarga, pendidikan anak-anak, dan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil.
Humas DPP Lembaga Investigasi Negara (LIN), Yasir Arafat Lestaluhu, menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang mencari nafkah di kawasan Sungai Paret. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang berdampak pada sumber penghasilan masyarakat seharusnya disertai solusi nyata, bukan hanya berakhir pada larangan atau penutupan aktivitas.
“Ini sudah keterlaluan jika masyarakat kecil yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup justru merasa semakin terdesak. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah benar-benar menyiapkan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas tambang di Sungai Paret?” tegas Yasir.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang penutupan atau penghentian aktivitas tambang. Pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana nasib para pekerja dan keluarga mereka apabila sumber penghasilan tersebut dihentikan.
JANGAN HANYA MELARANG, RAKYAT JUGA MEMBUTUHKAN SOLUSI!
Yasir menilai pemerintah perlu menunjukkan tanggung jawab sosial melalui kebijakan yang konkret. Jika aktivitas pertambangan harus dihentikan karena persoalan perizinan, keselamatan, atau dampak lingkungan, maka langkah penertiban harus dijalankan sesuai ketentuan hukum. Namun, pada saat yang sama, pemerintah perlu memikirkan langkah untuk membantu masyarakat beralih ke pekerjaan lain.
“Anak-anak mereka tetap harus makan, tetap harus sekolah, dan kebutuhan rumah tangga tetap berjalan setiap hari. Ketika sumber penghasilan hilang, siapa yang bertanggung jawab memastikan keluarga-keluarga ini tidak jatuh semakin dalam ke kesulitan ekonomi?” ujarnya.
Ia mempertanyakan apakah pemerintah daerah telah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak, menyiapkan program pemberdayaan ekonomi, membuka akses pekerjaan alternatif, atau menyediakan pelatihan keterampilan yang benar-benar dapat menghasilkan pendapatan.
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya diberikan imbauan untuk meninggalkan aktivitas tambang. Harus ada langkah yang terukur, jadwal pelaksanaan yang jelas, serta program yang bisa dirasakan langsung oleh warga.
LIN DESAK PEMERINTAH BUKTIKAN KEBERPIHAKAN KEPADA MASYARAKAT KECIL
Yasir meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai kebijakan penanganan tambang Sungai Paret, termasuk status perizinan, aspek lingkungan, keselamatan kerja, serta rencana penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Ia juga mendorong agar aspirasi warga didengar melalui dialog terbuka yang melibatkan pemerintah, masyarakat terdampak, dan pihak terkait lainnya.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi pihak yang menanggung dampak dari sebuah kebijakan tanpa pernah mendapatkan kepastian mengenai masa depan mereka. Kalau memang tambang harus ditutup, pemerintah harus menjelaskan apa solusi berikutnya. Jangan biarkan rakyat menghadapi persoalan ini sendirian,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kepentingan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan harus dibahas secara serius. Kebutuhan hidup warga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum dan kelestarian lingkungan. Sebaliknya, penegakan aturan juga perlu disertai kebijakan sosial yang adil dan realistis.
Menurut Yasir, persoalan Sungai Paret seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa penataan aktivitas pertambangan tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat.
PERTANYAAN PUBLIK: DI MANA SOLUSI NYATA BAGI WARGA?
Hingga persoalan ini mendapatkan penjelasan resmi, sejumlah pertanyaan patut dijawab secara terbuka: apakah pemerintah telah mendata seluruh masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tambang Sungai Paret? Apakah lapangan kerja alternatif telah disiapkan? Dan bagaimana mekanisme perlindungan sosial bagi keluarga yang kehilangan mata pencaharian?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
Bagi masyarakat kecil, persoalan ini bukan hanya tentang tambang dibuka atau ditutup. Ini menyangkut dapur yang harus tetap mengepul, biaya pendidikan anak, dan harapan agar keluarga mereka dapat bertahan hidup dengan layak.
( Afat )
Social Header
Berita