 |
| Foto.ilustrasi.dok |
BERAU,Cakrainvestigasi.com, – Persoalan dugaan belum dibayarkannya ganti rugi lahan milik kelompok tani perorangan di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menjadi perhatian Lembaga Investigasi Negara (LIN). Pasalnya, lahan yang selama ini digunakan masyarakat untuk berkebun disebut telah digusur dan diratakan untuk kepentingan aktivitas pertambangan batu bara, sementara pemiliknya mengaku belum menerima kompensasi.
Ketua DPD LIN Kalimantan Timur bersama Tim Mandala III LIN dan DPC LIN Kaltim turun langsung ke lokasi pada Jumat (6/11/2026). Kedatangan tim tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang meminta pendampingan terkait persoalan pembebasan lahan yang diduga belum menemukan penyelesaian.
Berdasarkan keterangan kelompok tani, lahan yang dipersoalkan berada di wilayah Kecamatan Sambaliung dan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL). Masyarakat mengaku telah mengelola lahan tersebut selama bertahun-tahun untuk kegiatan perkebunan.
Ketua kelompok tani perorangan, Asdan Heriansyah, mengatakan pihaknya telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut selama kurang lebih dua tahun. Bahkan, dokumen kepemilikan dan administrasi lahan disebut telah disampaikan kepada PT Berau Coal sebanyak tiga kali.
Namun, hingga saat ini, menurut Asdan, belum ada kepastian penyelesaian maupun pembayaran ganti rugi atas lahan yang dipersoalkan.
"Kami sudah kurang lebih dua tahun mengajukan dokumen lahan berstatus APL sebanyak tiga kali kepada pihak PT Berau Coal. Sampai sekarang belum ada tanggapan pasti. Kami juga sempat diarahkan untuk berkoordinasi ke kantor pusat PT Sinar Mas di Jakarta dan bertemu dengan seseorang bernama Candra Wijaya. Tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian resmi. Kesepakatan yang pernah dibuat juga belum ada tindak lanjutnya," ungkap Asdan, Jumat (6/11/2026).
PEMILIK LAHAN MENGAKU DIHALANGI MASUK
Persoalan semakin menjadi perhatian ketika tim LIN bersama kelompok tani melakukan pengecekan langsung ke lokasi lahan yang disengketakan.
Dalam kegiatan tersebut, tim mengaku sempat dihalangi petugas keamanan (security) PT Berau Coal saat hendak memasuki area. Alasan yang disampaikan petugas keamanan, menurut keterangan tim, lokasi tersebut merupakan kawasan objek vital perusahaan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari pihak kelompok tani maupun pendampingnya. Mereka mempertanyakan mengapa masyarakat yang mengaku memiliki hak atas lahan justru tidak dapat mengakses lokasi yang selama ini mereka klaim sebagai tanahnya.
Perwakilan DPC LIN Kaltim menyayangkan kejadian tersebut. Pihaknya meminta perusahaan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status lahan, proses pembebasan, serta dasar penguasaan dan pembatasan akses di lokasi tersebut.
"Atas kejadian ini, kami sangat prihatin. Kami menyayangkan apabila pemilik lahan yang mengaku memiliki hak justru dihalangi ketika hendak melihat lahannya sendiri. Kami mengimbau pimpinan PT Berau Coal agar memperhatikan persoalan ini, termasuk aspek lingkungan dan dokumen AMDAL," ujar perwakilan DPC LIN Kaltim.
KETUA MANDALA III LIN SOROTI NASIB MASYARAKAT
Persoalan tersebut juga mendapat perhatian Ketua Mandala III LIN yang turut menyampaikan aspirasi agar pemerintah pusat mendengar pengaduan masyarakat Kabupaten Berau.
Dalam pernyataannya, ia meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan perhatian terhadap persoalan yang dialami kelompok tani tersebut.
"Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, kami dari Lembaga Investigasi Negara ingin menyampaikan laporan mengenai kondisi masyarakat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kami datang untuk membantu masyarakat yang merasa haknya belum mendapatkan penyelesaian, khususnya terkait lahan yang menurut pengaduan mereka belum dibayarkan ganti ruginya oleh pihak perusahaan," ungkap Ketua Mandala III LIN.
Ia juga berharap jajaran LIN di tingkat pusat dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar persoalan tersebut memperoleh perhatian dan penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami berharap suara masyarakat yang merasa dirugikan ini bisa didengar. Jangan sampai masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan tersebut justru kehilangan hak tanpa adanya kejelasan penyelesaian," tambahnya.
LIN MINTA PERUSAHAAN BUKA PENJELASAN
Kelompok tani yang dipimpin Asdan Heriansyah berharap persoalan tersebut segera diselesaikan secara transparan dan adil. Mereka meminta kejelasan mengenai status lahan, dokumen administrasi, proses pembebasan, serta hak atas kompensasi apabila memang terdapat kewajiban pembayaran ganti rugi.
LIN juga mendorong agar dilakukan klarifikasi dan mediasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk perusahaan, kelompok tani, pemerintah daerah, serta instansi berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari PT Berau Coal mengenai tudingan belum dibayarkannya ganti rugi, proses penguasaan lahan, maupun kejadian penghalangan akses saat pengecekan lokasi oleh tim LIN.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Berau Coal maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara berimbang.
Persoalan ini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar: bagaimana status hukum lahan tersebut, apakah proses pembebasan telah dilakukan sesuai ketentuan, dan bagaimana kepastian hak masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan? Publik menunggu penjelasan dan penyelesaian yang transparan.
.( Tim investigasi )
Social Header
Berita