 |
| Foto.saat jumpa pers di kantor kesbangpol Sleman.dok |
SLEMAN,Cakrainvestigasi.com, – Kabar baik bagi wajib pajak di Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memberikan penghapusan sanksi administratif berupa bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tunggakan tahun pajak 2013 hingga 2026.
Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melunasi tunggakan pajak tanpa terbebani sanksi bunga. Program tersebut berlaku mulai 20 Oktober hingga 31 Desember 2026.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, Wawan Hariawan, S.I.P., M.Si., menyampaikan kebijakan tersebut saat jumpa pers di Kantor Kesbangpol Sleman, Rabu (11/11/2026).
Penghapusan sanksi bunga tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Sleman Nomor 900.1.13.1/389/KPTS/2026. Fasilitas penghapusan diberikan untuk PBB-P2 terutang dengan nominal sanksi administratif berupa bunga maksimal Rp100 juta.
Berdasarkan database BKAD Kabupaten Sleman, total piutang sanksi administratif berupa bunga PBB-P2 mencapai Rp53,7 miliar. Sementara itu, nilai tunggakan pokok PBB-P2 tercatat sebesar Rp138 miliar.
Angka tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah memberikan stimulus keringanan agar masyarakat terdorong menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
Penerimaan PBB-P2 Sudah 95,3 Persen
Di sisi penerimaan daerah, realisasi PBB-P2 Kabupaten Sleman hingga 10 November 2026 mencapai Rp93,90 miliar atau 95,3 persen dari target sebesar Rp98,5 miliar.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat kekurangan penerimaan sekitar Rp4,59 miliar untuk memenuhi target tahun 2026.
Pemkab Sleman berharap program penghapusan bunga dapat mendorong wajib pajak segera melunasi tunggakan sekaligus membantu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Realisasi Pajak Daerah Capai Rp1,08 Triliun
Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman hingga 10 November 2026 mencapai Rp1,084 triliun atau 81,41 persen dari target Rp1,332 triliun.
Dari sejumlah jenis pajak daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mencatat realisasi Rp511,88 miliar atau 88,78 persen dari target Rp576,55 miliar.
Rinciannya, pajak jasa hotel mencapai Rp148,09 miliar atau 88,95 persen, pajak makanan dan minuman Rp196,88 miliar atau 92,22 persen, jasa kesenian dan hiburan Rp30,73 miliar atau 90,40 persen, tenaga listrik Rp132,12 miliar atau 83,36 persen, serta jasa parkir Rp3,67 miliar atau 90,83 persen.
Sementara itu, penerimaan pajak air tanah mencapai Rp9,82 miliar atau 85,42 persen. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tercatat Rp325,39 juta atau 51,32 persen.
Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), realisasi mencapai Rp234,16 miliar atau 62,29 persen dari target Rp375,93 miliar.
Adapun penerimaan opsen PKB dan BBNKB mencapai Rp219,22 miliar atau 87,14 persen dari target Rp251,58 miliar.
Warga Diminta Tidak Menunggu Batas Akhir
Pemkab Sleman mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 agar memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi bunga tersebut sebelum masa program berakhir pada 31 Desember 2026.
Selain meringankan beban wajib pajak, kebijakan ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman.
Karena itu, masyarakat diharapkan tidak menunda pembayaran hingga mendekati batas akhir program.
( Pay/Cakra).
Social Header
Berita